KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan pentingnya penguatan sistem kesehatan yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto guna mencetak kualitas manusia Indonesia yang unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Nia Reviani, saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan APACLIFE 2026 – Spotlight Indonesia di Jakarta, pada Minggu (18/10/2026).
Dalam paparannya yang bertajuk “People-Centered: From Treatment to Long-Term Population Impact”, Nia menekankan bahwa tujuan akhir sistem kesehatan bukan semata-mata menyembuhkan penyakit, melainkan memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang sehat, produktif, bermartabat, dan bermakna. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan perlu dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara nyata.
“Keberhasilan sistem kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya layanan yang diberikan atau fasilitas yang dibangun. Yang lebih penting adalah sejauh mana layanan tersebut mampu meningkatkan derajat kesehatan, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi kesenjangan, dan memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk hidup sehat dan produktif,” tegas Nia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan layanan kesehatan yang berpusat pada manusia (people-centered healthcare) menuntut layanan yang mudah diakses dan berkesinambungan sepanjang kehidupan. Penguatan sistem ini perlu dilakukan melalui pendekatan sepanjang siklus kehidupan (life course approach), di mana setiap tahapan, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia memerlukan intervensi yang tepat dan saling terhubung.
Dalam pendekatan ini, keluarga memiliki peran strategis sebagai lingkungan pertama pembentukan perilaku hidup sehat. Nia juga menyoroti pentingnya menggeser orientasi sistem kesehatan dari yang dominan berfokus pada pengobatan, menuju pencegahan dan intervensi dini. Pencegahan ini merupakan investasi jangka panjang pembangunan manusia untuk mempertahankan produktivitas masyarakat.
Komitmen investasi jangka panjang tersebut turut tercermin dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data, prevalensi stunting Indonesia berhasil turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Pencapaian ini memerlukan intervensi sejak dini, mulai dari peningkatan kesehatan remaja putri, pemenuhan gizi ibu dan anak, hingga pengasuhan yang responsif.
Nia menegaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan perlindungan sosial turut menentukan kemampuan seseorang untuk hidup sehat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor yang mencakup perencanaan hingga evaluasi bersama.
Pengukuran keberhasilan program kesehatan pun diharapkan bergeser dari sekadar menghitung keluaran (output) kegiatan menuju penilaian hasil dan dampak. Pemanfaatan teknologi digital juga harus didorong dengan tetap menempatkan kebutuhan manusia sebagai prioritas, termasuk perlindungan data dan akses yang berkeadilan.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Kemenko PMK memastikan pemerintah terus merapikan tata kelola ekosistem kesehatan agar tidak hanya mampu menangani penyakit, tetapi berdampak langsung pada terwujudnya kehidupan yang lebih sehat, bermartabat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
