KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan pentingnya penguatan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Aksi Keluarga Indonesia bertajuk “Akselerasi KolaborAksi Keluarga Indonesia dalam rangka Mewujudkan SDM Unggul dan Berakhlak” yang digelar di Desa Kiangroke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).
Deputi yang akrab disapa Lisa tersebut menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran paling besar dalam membentuk kualitas manusia Indonesia. Ia menekankan bahwa nilai moral, karakter, dan ketangguhan bangsa berawal dari lingkungan keluarga yang kuat dan berdaya. Menurutnya, pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berakhlak hanya dapat dicapai bila keluarga menjadi pusat tumbuhnya nilai-nilai tersebut.
“Ketika kita bicara tentang pembangunan manusia yang unggul dan berakhlak, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang bagaimana membangun keluarga Indonesia agar kuat, berdaya, dan tangguh menghadapi perubahan zaman,” ujar Lisa.
Ia menyoroti bahwa penguatan keluarga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, nilai sosial, dan lingkungan. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 394 ribu kasus perceraian atau sekitar 26,7 persen dari jumlah pernikahan, dengan penyebab utama perselisihan dan masalah ekonomi. Kondisi ini, menurut Lisa, menjadi peringatan bahwa fungsi keluarga belum berjalan optimal di tengah derasnya arus digitalisasi yang kian memengaruhi nilai dan pola hidup masyarakat.
“Angka ini menjadi peringatan bahwa fungsi keluarga belum optimal berjalan. Selain itu, kita juga menghadapi disrupsi nilai dan akhlak akibat derasnya arus digitalisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lisa mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kabupaten Bandung tahun 2024 menunjukkan dimensi kemandirian keluarga baru mencapai 51,80, di bawah target nasional 61. Hal ini menggambarkan masih banyak keluarga yang belum cukup berdaya secara ekonomi maupun sosial. Ia menegaskan perlunya sinergi lintas sektor agar penguatan keluarga berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pemberdayaan keluarga rentan di tingkat desa.
“Afirmasi yang kita lakukan bukan sekadar bantuan, tetapi pemberdayaan agar keluarga memiliki kemampuan bertahan dan bangkit dengan kekuatannya sendiri,” tuturnya.
Menurut Lisa, Aksi Keluarga Indonesia merupakan gerakan nasional untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata lintas sektor dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas. Inisiatif ini menjadi bagian dari implementasi RPJPN 2025–2045 dan Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan ini, Kemenko PMK memastikan koordinasi kebijakan dan program penguatan keluarga benar-benar terintegrasi hingga ke level daerah dan desa, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenko PMK yang meneguhkan kembali fungsi keluarga sebagai pusat pembangunan manusia. Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan sosial dan karakter masyarakat melalui nilai-nilai keluarga. Ali juga mendorong penerapan delapan poin Asta Mantra yang dicanangkan Menko PMK untuk dijadikan pedoman kehidupan keluarga di tengah tantangan zaman.
“Keluarga merupakan unit terkecil, namun sekaligus pilar terpenting dalam pembangunan bangsa. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan lahir generasi yang sehat, berakhlak, dan berdaya saing. Karena itu, kami menyambut baik inisiatif Aksi Keluarga Indonesia sebagai langkah konkret memperkuat ketangguhan keluarga, terutama bagi keluarga rentan,” ujar Ali.
Dalam sambutannya, Ali juga menjelaskan Asta Mantra Keluarga yang merupakan arahan Menko PMK untuk menjadi pedoman kunci dalam pembangunan keluarga berkualitas di era digital, yaitu mengurangi screen time dan memperbanyak green time, membangun kota dan desa yang liveable serta lovable, menjadikan orang tua sebagai pengasuh yang efektif, menghidupkan nilai agama dan akhlak mulia, melestarikan budaya luhur bangsa, mengaktifkan solidaritas ketetanggaan, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan digital untuk koordinasi.
Lisa berharap kegiatan di Kabupaten Bandung dapat menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain sebagai model kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan keluarga. Ia menegaskan bahwa Aksi Keluarga Indonesia bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari perubahan nyata.
“Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat dari pembangunan manusia Indonesia. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang tangguh dan bangsa yang berdaya saing,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan Buku "Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045" hasil kerjasama Kemenko PMK dan MUI kepada Wakil Bupati Bandung dan Kepala Kementerian Agama Jawa Barat, yang secara daring juga dapat diakses oleh publik melalui kanal resmi Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/penguatan-ketahanan-keluarga-untuk-indonesia-emas-2045).
Selain itu, sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam penguatan keluarga, kegiatan Aksi Keluarga Indonesia turut diisi dengan penyerahan bantuan kepada kelompok keluarga rentan. Secara simbolis, diserahkan bantuan sembako dari BAZNAS RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bantuan peralatan dan bahan baku usaha dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bandung, serta bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung bagi ibu hamil dan balita.
Kegiatan ini dirangkai dengan agenda diskusi yang diisi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung, OJK Provinsi Jawa Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung. Secara paralel dilaksanakan juga kegiatan sistem layanan informasi keuangan oleh OJK Provinsi Jawa Barat, konsultasi bagi keluarga yang bermasalah dengan pinjaman dan rentenir oleh Satgas Anti Rentenir Kota Bandung dan Pusat Pelayanan Keluarga, serta Perpustakaan Keliling yang dapat dimanfaatkan oleh warga.
Pada sesi penutupan, Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam agenda tersebut.
"Semangat kolaborasi dari Kabupaten Bandung hari ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa membangun keluarga tangguh adalah tanggung jawab kita bersama. Kita berkomitmen untuk memberikan dukunga penuh terhadap kegiatan ini,” ujar Indri.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Amany Lubis, Wakil Kepala II BAZNAS Kabupaten Bandung Abdul Rauf, Ketua MUI Kabupaten Bandung Deden Hani Muzhoffar, Ketua DWP dan Ketua PKK Kabupaten Bandung serta jajaran kepala dinas, camat, Duta Genre Kabupaten Bandung dan perwakilan dari akademisi serta berbagai lembaga terkait.
