KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan pentingnya penyelarasan pemahaman dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Uji Keterbacaan Rencana Aksi Nasional PAUD HI 2025–2029 di Balikpapan, pada Rabu (3/12/2025).
Deputi yang akrab disapa Lisa tersebut menekankan bahwa PAUD HI harus dipahami sebagai kerangka kerja lintas sektor yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar bagi anak sejak dini, bukan sebagai program sektoral yang berdiri sendiri. Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah yang memandang PAUD HI semata-mata sebagai urusan pendidikan, padahal pendekatan holistik integratif mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan sosial.
“RAN PAUD HI 2025–2029 kami susun untuk memperjelas arah penyelenggaraannya secara nasional. Di dalamnya terdapat definisi operasional, indikator kinerja, dan kerangka kerja lintas sektor yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun RAD PAUD HI secara lebih terarah, operasional, dan mudah diterapkan,” ujar Lisa.
Lisa menambahkan, penyusunan RAN PAUD HI tersebut dilakukan secara selaras dengan dengan berbagai perangkat regulasi dan pedoman yang telah dan sedang disiapkan pemerintah.
“RAN ini akan sejalan dengan Panduan Perencanaan dan Penganggaran PAUD HI yang telah diluncurkan Kemendagri, serta Pedoman Penyelenggaraan PAUD HI yang tengah disiapkan Kementerian PPN/Bappenas. Konsistensi antar dokumen ini penting agar daerah memiliki panduan yang harmonis dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia turut menuturkan bahwa pemerintah pusat akan memastikan seluruh daerah bergerak bersama dengan pemahaman yang telah disepakati. Upaya ini dilakukan agar pemenuhan layanan terhadap akan dapat berjalan dengan optimal.
“Kami ingin memastikan seluruh daerah bergerak dengan pemahaman yang sama, sehingga layanan untuk anak tidak berjalan parsial, tetapi benar-benar terpadu,” lanjutnya.
Selaras dengan hal tersebut, Plh. Sekretaris Daerah Balikpapan dalam sambutannya menegaskan komitmen daerah untuk memastikan 70% satuan PAUD memenuhi layanan esensial pada 2025–2029. Pemerintah kota juga fokus memperkuat tata kelola, meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak, memastikan koordinasi kesehatan-gizi, penerapan PHBS, serta pembaruan data kepemilikan KIA.
Kemenko PMK berharap penyelarasan di tingkat pusat dan daerah dapat memperkuat implementasi layanan PAUD HI sehingga lebih efektif, mudah dipahami, dan responsif kebutuhan anak. RAN PAUD HI 2025–2029 disiapkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional, khususnya peningkatan kualitas SDM sejak usia dini.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Ahli Wali Kota Balikpapan, termasuk Plh. Sekretaris Daerah serta perwakilan dari Kepala Kantor Agama, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD PPA, Bunda PAUD, perguruan tinggi, APSAI, serta HIMPAUDI Balikpapan.
