Jakarta, 23 Juli 2025 – Kemenko PMK - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana menghadiri rapat koordinasi penting bertajuk “Pembahasan Kebijakan dan Program Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Wilayah Jabodetabekpunjur.” Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, BNPB, serta Tim Pokja Sekretariat Dukungan Kabinet.
Rapat ini menindaklanjuti arahan Presiden RI pada 4 Maret 2025 untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, TNI, dan Polri dalam penanggulangan bencana, dengan BNPB sebagai koordinator utama. Sekretariat Dukungan Kabinet berperan sebagai mitra kerja untuk memfasilitasi supervisi, pelacakan inisiatif kebijakan, dan koordinasi antarinstansi agar penanganan risiko banjir dapat berjalan lebih terpadu dan efektif. Pimpinan rapat tersebut adalah Asisten Deputi Sosial, Pekerja Migran, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Dukungan Kabinet Endang Tri Septa Kurniawati.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, anomali curah hujan tinggi diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober 2025 di wilayah Jabodetabekpunjur. Kondisi ini memicu risiko kemarau basah (wet season) yang meningkatkan potensi bencana banjir berulang, yang selama ini belum tertangani secara optimal. Banjir tersebut menimbulkan kerugian signifikan serta mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat. BMKG menekankan dukungan penyediaan data dan peringatan dini guna memaksimalkan kesiapsiagaan daerah terdampak.
Andre Notohamijoyo (Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kemenko PMK) menegaskan bahwa penanganan banjir di Jabodetabekpunjur adalah prioritas nasional yang memerlukan penguatan kapasitas pencegahan, mitigasi risiko, serta pendekatan berkelanjutan terhadap pengurangan risiko bencana. Ia menekankan pentingnya transformasi paradigma dari egosistem menjadi ekosistem untuk keberhasilan penanganan risiko bencana.(23/7/2025)
BNPB sebagai koordinator utama penanggulangan bencana menekankan perlunya sinergi seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri untuk memastikan kesiapan dan respons cepat dalam menghadapi potensi banjir, serta pentingnya monitoring dan evaluasi terus menerus agar kebijakan yang dijalankan efektif dan berdampak nyata.
Alfredo (Tim Pokja Sekretariat Dukungan Kabinet) menyampaikan bahwa terdapat beberapa hambatan teknis dan struktural dalam penanganan banjir di wilayah Jabodetabekpunjur yang perlu diatasi bersama. Ia menegaskan peran Tim Pokja sebagai fasilitator dalam memastikan supervisi kebijakan berjalan baik dan melakukan pelacakan evaluasi program secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya akuntabilitas.
Dengan segera terbitnya Instruksi Presiden (Inpres), keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah banjir di daerah Jabodetabekpunjur ini diharapkan semakin nyata dan terkoordinasi secara terukur. Monitoring dan evaluasi kebijakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas seluruh program yang dijalankan.
