GNRM Mampu Menghadapi Tantangan Bangsa

 

Berbagai tantangan bangsa dewasa ini seperti terorisme, bahaya narkotika, permasalahan gizi anak, stunting, angka kamatian ibu dan anak, serta lain sebagainya dipercaya dapat dihadapi dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Dalam pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, September lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewakili Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, revolusi mental adalah kunci dalam menghadapi tantangan bangsa dan hal itu dimulai dari diri sendiri. 

Tjahjo menjelaskan, Revolusi Mental terus berproses untuk menorehkan capaian yang positif pada perubahan cara pikir, cara kerja yang membawa perubahan, juga pada cara hidup berbangsa. Di sisi lain, menghadapi tantangan bangsa juga membutuhkan empat pilar kebangsaan. Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Melalui empat pilar itu serta GNRM, bangsa Indonesia harus berfokus pada persatuan dan kesatuan yang menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh bangsa Indonesia. "Itu adalah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, justru 74 tahun kita merdeka tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini seharusnya sudah tidak mempermasalahkan," ujarnya. 
 

 

 

PKN-RM dan Pemerintah Daerah

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) tahun 2019 mengambil tema "Revolusi Mental untuk Membangun Karakter Bangsa yang Kuat dan Ber-Bhineka Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI". Pembukaan PKN-RM sendiri dilakukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN dan RB Syafruddin serta Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), I Nyoman Shuida sangat mengapresiasi pemerintah provinsi Kalimantan Selata. Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) tahun 2019 semakin dominan. Ini merupakan contoh nyata gotong royong pusat, daerah dan elemen bangsa lainnya.

Shuida menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan PKN -RM pertama tahun 2017 di Solo, peran pemerintah pusat sangat dominan. Penyelenggaraan tersebut adalah langkah awal untuk melakukan percepatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sehingga pemerintah pusat merasa perlu mengambil peran lebih banyak sebagai panitia dalam penyelenggaraannya. 

Sementara pada penyelenggaraan kedua PKN-RM tahun 2018 di Manado, peran pemerintah pusat dan daerah sama besarnya. Baru pada penyelenggaraan PKN-RM ketiga tahun 2019, pemerintah daerah lebih banyak berperan. "Keberhasilan GNRM dan PKN-RM tentu berada di tangan kita bersama, pusat, daerah dan semua elemen bangsa. Kita wajib berintegritas, bekerja keras dan bergotong royong menyukseskannya," ujar Shuida. Di kesempatan ini pula, Shuida menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang berpartisipasi dalam PKN-RM 2019.

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani

Penyelenggaraam PKN-RM juga diisi dengan Rembuk Nasional Indonesia Melayani. Sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Melayani (GIM), KemenPAN dan RB juga menggelar seminar dalam kesempatan ini. Seminar mengangkat tema Mal Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima. Seminar itu dibagi menjadi dua topik, pertama yakni perubahan budaya kerja ASN menjadi budaya melayani. Sementara kedua, adalah best practice MPP terkait pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani."Tentu kita berharap dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, selalu menyesuaikan dengan dinamika ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat, mengedepankan hosptality dalam pelayanan publik," ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Diah Natalisa.

“Keberhasilan GNRM dan PKN-RM tentu berada di tangan kita bersama, pusat, daerah dan semua elemen bangsa. Kita wajib berintegritas, bekerja keras dan bergotong royong menyukseskannya,” ujar Shuida.

Diah menerangkan, Revolusi Mental di ranah pelayanan publik adalah hal yang mutlak demi tercapainya layanan yang prima. Ditambahkannya, Rembuk Nasional ini adalah ikhtiar untuk memperbaiki serta membangun pelayanan publik yang prima. Menurut Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, disebutkan bahwa Kementerian PANRB mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melayani.

GIM dilatarbelakangi oleh permasalahan bahwa pelayanan publik di tanah air belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, sehingga pemerintah perlu meningkatkan dan memperbaikinya. Perbaikan pelayanan publik diawali dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang aktif memberikan saran kepada pemerintah. Melalui gerakan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah yang memiliki tugas utama melakukan pelayanan umum. Gerakan Indonesia Melayani dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu

Dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Kemendagri sebagai koordinator GIB mengungkapkan, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibenahi dalam permasalahan persatuan bangsa,  toleransi,  dan perbedaan pendapat demokrasi. Atas dasar itu, semua elemen bangsa tidak boleh berpangku tangan.

Dalam pembukaan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri,  Soedarmo mengatakan, Kemendagri telah berupaya mewujudkan Indonesia bersatu,  dimulai pembentukan pelaksanaan dan pelaporan gugus tugas GNRM di setiap provinsi dan kabupaten kota yang melibatkan satuan tugas perangkat daerah,  kelompok dunia usaha,  kelompalok masyarakat, organisasi profesi, dan akademisi.  “Melalui satuan gugus tugas kita patut berbangga, contoh pemilihan umum kemarian adalah  keberhasilan berasama.  Di mana angka partisipasi pemilih mencapai 81 persen di atas target nasional 77 persen,” ujarnya. 

Walau begitu,  menurutnya seluruh elemen bangsa tidak bisa berpangku tangan atau lengah,  sebab tidak bisa dipungkiri masih banyak PR yang dibenahi dalam permasalajan persatuan bangsa,  toleransi,  dan perbedaan pendapat demokrasi. "Adanya kejadian di Surabaya,  Malang dan menimbulkan kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah contoh PR yang harus diselesaikan agar tidak terulang kembali.  Rembuk nasional hari ini  harus menjadi momen kita bersatu membangun persatuan dan kehidupan demokrasi pancasila,  pemerintah bekerja keras mewujudkan Indonesia bersatu," cetusnya. 

“Adanya kejadian di Surabaya,  Malang dan menimbulkan kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah contoh PR yang harus diselesaikan agar tidak terulang kembali.  Rembuk nasional hari ini  harus menjadi momen kita bersatu membangun persatuan dan kehidupan demokrasi pancasila,  pemerintah bekerja keras mewujudkan Indonesia bersatu,” cetusnya.

Diingatkannya, keanekaragaman Indonesia karena Allah SWT dan keanekaragaman adalah keniscayaan, maka bagaimana menyatukan berbagai kondisi di Indonesia itulah pancasila sebagai dasar negara.  "Mari ingat kembali nilai yang terkandung dalam pancasila.  Mari kita ingat kembali bagaimana para pendiri bangsa kita menyatukan berbagai elemen bangsa. Jangan dipersoalkan lagi soal suku, agama, ras dan antar golongan apalagi menyangkut soal agama,  agama urusan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa," tegasnya. 

Soedarmo mencontohkan bagaimana Kerajaan  Sriwijaya akhirnya hancur.  Mengapa itu terjadi menurut Soedarmo,  karena ada konflik internal, tidak adanya harmonisasi di kerajaan itu sendiri,  dan adanya perbedaan yang jadi konflik.  Begitu juga dengan kebesaran Kerajaan Majapahit yang muncul pada abad 14 kemudian  juga hancur karena konflik internal dan  disharmonisasi di kerjaan itu sendiri. 

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib

Pada Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib (GIT) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam,  Irjen Pol Carlo B. Tewu mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan Wiranto, mengatakan, semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah diinstruksikan untuk melakukan inovasi bagi terwujudnya peningkatan ketertiban masyarakat di semua sendi kehidupan. 

Pasalnya, kehendak berperilaku tertib sebenarnya untuk memudahkan kehidupan masyarakat sendiri. "Kesadaran tersebut dengan mudah dapat kita lihat dari berbagai pengakuan internasional atas peningkatan daya saing Indonesia yang juga merupakan buah dari kesadaran untuk melakukan hidup tertib berdasarkan aturan yang telah menjadi kesepakatan kita bersama," katanya.  GIT, merupakan salah satu gugus dari Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat,  mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". 

“Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM, Pemerintah terus mempermudah dan menurunkan suku bunga KUR. Sejak 2018 hingga kini, suku bunga KUR hanya sebesar 7%. Jadi kita ingin benar-benar membantu masyarakat kecil, membantu usaha mikro,” ujarnya.

Visi tersebut kemudian menjadi landasan bagi visi pemerintahan berikutnya yang mempunyai kehendak kuat untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. GIT menjabarkannya dalam visi "Membangun Budaya Tertib untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas". Melalui visi tersebut, seluruh daya dan upaya diarahkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik generasi muda Indonesia, agar menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar, dengan mengubah cara pandang, pola pikir,  sikap, perilaku dan cara kerja yang konvensional menjadi lebih berdaya saing dan berorientasi pada kemajuan teknologi, serta sekaligus berkepribadian dalam kebudayaan yang kuat melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul. 

Pada tahun ke 3 ini,  selain tetap melanjutkan semua program yang telah dicanangkan dalam kelompok-kelompok kerja, GIT juga akan lebih memfokuskan pada upaya merevitalisasi pasar tradisional serta tertib berlalu lintas yang dijabarkan dalam bentuk kampanye dan role model dalam aksi nyata. "Pemihakan kita kepada keberlanjutan pasar tradisional adalah karena kita menghadapi kenyataan bahwa pasar tradisional semakin ditinggalkan karena daya saingnya yang melemah bila dihadapkan dengan pasar modern," pungkas Carlo. 

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Mandiri

Dalam rembuk nasional Gerakan Indonesia Mandiri terungkap, pemerintah berkomitmen mewujudkan transformasi ekonomi untuk Indonesia yang lebih mandiri. Salah satu upayanya adalah melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan meningkatkan akses pembiayaan, kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diharapkan dapat tumbuh. 

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir semangat dari program KUR ini adalah kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan tersebut diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna mengatasi ketimpangan pendapatan.  “Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM, Pemerintah terus mempermudah dan menurunkan suku bunga KUR. Sejak 2018 hingga kini, suku bunga KUR hanya sebesar 7%. Jadi kita ingin benar-benar membantu masyarakat kecil, membantu usaha mikro,” ujarnya. Melalui KUR, pemerintah bermaksud mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.