KEMENKO PMK -- Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan inklusif berbasis kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Penganugerahan CESA (Circular Economy and Sustainability Awards) serta Penghargaan BERBAKTI (Bakti Perempuan Bagi Perusahaan, Komunitas dan Negeri) 2025, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat (18/7/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, hadir mewakili Menko PMK Pratikno dan memberikan sambutan pembuka sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kepada para penerima CESA dan BERBAKTI Awards tahun ini.
"Pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu keadilan, tetapi merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi aktor utama transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan," ujar Deputi yang akrab disapa Lisa dalam sambutannya.
Berdasarkan data BPS 2024, penduduk perempuan Indonesia mencapai lebih dari 142 juta jiwa atau 50% dari total populasi. Namun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih tertinggal, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 54,4%, dibandingkan laki-laki sebesar 83,4%.
Lisa menyampaikan, pendekatan circular economy membuka ruang baru bagi pemberdayaan perempuan. Berbagai praktik ekonomi sirkular yang digerakkan oleh komunitas perempuan, seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, UMKM hijau, dan pengrajin bahan daur ulang, menjadi bentuk nyata dari transformasi sosial dan ekologis.
"Ini adalah peluang transformasi sosial dan ekologis yang nyata," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan bahwa pendidikan telah membuka pintu luas bagi perempuan. Rasio perempuan dan laki-laki di perguruan tinggi sudah seimbang, bahkan perempuan cenderung lebih cepat lulus dan memiliki capaian akademik yang baik. Namun, dunia kerja masih belum sepenuhnya ramah perempuan.
"Karena itu, kita butuh kebijakan yang out of the box, pendidikan dan ekonomi sirkular adalah kunci bagi perubahan nyata dan inovasi perempuan Indonesia," tegas Hetifah.
Sementara itu, Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD), Thendri Supriatno, menyebut bahwa dunia usaha semakin menyadari pentingnya prinsip keberlanjutan yang menjunjung hak perempuan. CSR yang berbasis dampak dari korporasi menjadi indikator penting dalam menjalankan proses bisnis dan menghargai perempuan.
Deputi Lisa menyampaikan, Kemenko PMK menegaskan akan terus mengawal kebijakan responsif gender, mulai dari penguatan layanan korban kekerasan, penghapusan diskriminasi, hingga peningkatan kepemimpinan perempuan di berbagai level. Seluruh langkah tersebut selaras dengan agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan komitmen global SDGs.
"Perubahan tidak mungkin berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi: dari dunia usaha, akademisi, tokoh adat, organisasi keagamaan, hingga komunitas akar rumput," ungkap Deputi Lisa.
Menutup rangkaian kegiatan, Deputi Lisa mengajak seluruh pihak untuk terus menyalakan semangat sinergi untuk berkolaborasi dan terus melakukan inovasi sosial. "Perempuan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan penggerak utama peradaban. Mari jadikan perempuan sebagai investasi sosial jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, setara, dan berketahanan," pungkasnya.
Sebagai informasi, Penganugerahan BERBAKTI dan CESA 2025 menjadi ajang apresiasi terhadap inisiatif, program, dan praktik terbaik dalam pemberdayaan perempuan dan penerapan prinsip keberlanjutan. Para penerima penghargaan berasal dari sektor publik, privat, dan komunitas yang dinilai berhasil menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
