KEMENKO PMK - Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra pembangunan menggelar rapat kickoff kajian Desain Besar Penguatan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan strategi nasional pemberdayaan masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.
Rapat tersebut membahas langkah-langkah memperkuat pembangunan sosial yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Tantangan perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana semakin kompleks. Resiliensi sosial harus dibangun melalui perlindungan sosial yang promotif dan transformatif. Diperlukan kombinasi dengan program pemberdayaan masyarakat yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyoroti pentingnya integrasi antara program pemberdayaan masyarakat dan pengurangan risiko bencana. Integrasi tersebut sangat penting mengingat masih rendahnya kesadaran pemangku kebijakan daerah dan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing.
Ia menyampaikan bahwa desa merupakan titik strategis dalam membangun ketangguhan sosial, dan program seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA) menjadi contoh konkret penguatan kapasitas masyarakat. Asdep Andre juga menekankan perlunya interoperabilitas data, indikator graduasi yang kontekstual, serta pendampingan berkelanjutan bagi kelompok rentan.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso, menyoroti pentingnya sinergi antar fase kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Ia mendorong penguatan data ketangguhan desa melalui standar nasional dan integrasi dokumen RENKON, RENOPS, dan R3P untuk mendukung penanganan pasca-bencana yang lebih efektif.
Rapat ini menjadi fondasi awal dalam menyusun desain besar pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial, mempercepat graduasi kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang berdaya serta tangguh terhadap berbagai risiko dan perubahan.
