KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan kolaborasi multipihak dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno III Konferensi Nasional Pengelolaan Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) XVII bertema “Dari Pembelajaran ke Agenda Aksi: Konsolidasi Gerakan PRBBK 2026–2028”, Jumat (18/9/2026).
Sidang pleno menjadi ruang untuk merefleksikan berbagai pembelajaran penanganan bencana sekaligus merumuskan agenda aksi Gerakan Pengelolaan Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) periode 2026–2028. Pembahasan turut mengangkat pembelajaran dari berbagai kejadian bencana, termasuk bencana di wilayah Sumatera, gempa bumi Flores, serta kebakaran hutan dan lahan.
Mewakili Kemenko PMK, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana, SE, MM, menjadi salah satu narasumber dalam sidang pleno tersebut. Dalam paparannya, Merry menekankan pentingnya membangun ketangguhan sebagai upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta berbagai unsur lainnya.
“Ketangguhan Indonesia perlu dibangun secara bersama-sama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Penguatan kapasitas masyarakat, dukungan dunia usaha, peran akademisi, media, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terhubung dalam satu ekosistem kolaborasi,” ujar Merry.
Menurutnya, pengalaman penanganan berbagai bencana menunjukkan bahwa ketangguhan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah dalam merespons kejadian, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan kekuatan jejaring kolaborasi dari tingkat nasional hingga daerah.
Merry juga menyampaikan pentingnya menghubungkan berbagai inisiatif ketangguhan yang telah dikembangkan pemerintah maupun nonpemerintah agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Salah satunya melalui semangat KITA TANGGUH yang mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ketangguhan Indonesia.
“Semangat KITA TANGGUH bukan hanya menjadi slogan, tetapi bagaimana setiap pihak mengambil peran dan memastikan kontribusinya terhubung dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, ketangguhan dapat dibangun secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pembahasan dalam sidang pleno juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi multipihak dalam pengelolaan bencana untuk mempertemukan pengetahuan, sumber daya, inovasi, serta kapasitas dari berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana secara terpadu.
Konferensi Nasional PRBBK XVII menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan ketangguhan masyarakat. Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pembelajaran, tetapi menghasilkan agenda aksi yang dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret pada periode 2026–2028.
Melalui forum ini, Kemenko PMK mendorong sinergi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat serta memastikan upaya penanganan bencana semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
