KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan pascabencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Sosial Subsektor Pendidikan yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, di Kabupaten Agam, pada
Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi pemulihan sektor pendidikan pascabencana, sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah terdampak.
Dalam arahannya, Sorni menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali sarana dan prasarana, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan layanan pendidikan agar peserta didik dan tenaga pendidik dapat menjalankan proses pembelajaran secara aman, nyaman, dan berkesinambungan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan harus mampu menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan ketangguhan satuan pendidikan terhadap risiko bencana. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai kendala yang masih dihadapi dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan rehabilitasi sejumlah fasilitas pendidikan yang terdampak bencana, termasuk hasil monitoring di SMP Negeri 2 Tanjung Raya dan SMA Negeri Cendekia Agam
Hasil monitoring di SMP Negeri 2 Tanjung Raya menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah kembali berjalan meskipun pemulihan belum sepenuhnya selesai. Sekolah masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain penyelesaian pembangunan jembatan akses menuju sekolah, penyelesaian rehabilitasi bangunan, serta gangguan proses belajar mengajar ketika curah hujan tinggi. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran di kalangan guru dan peserta didik terhadap potensi terulangnya bencana ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi kembali.
Sementara itu, di SMA Negeri Cendekia Agam, pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan sekolah di lokasi baru sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana. Pemerintah daerah terus mengupayakan penyediaan lahan yang memadai agar pembangunan sekolah dapat memenuhi kebutuhan ruang belajar sekaligus mendukung pengembangan sekolah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan usulan pihak sekolah agar SMA Negeri Cendekia Agam direlokasi karena lokasi eksisting berada di kawasan rawan bencana (zona merah).
Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyepakati pentingnya percepatan penyelesaian berbagai aspek pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan, mulai dari kesiapan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Kemenko PMK akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan berjalan tepat waktu, sehingga layanan pendidikan bagi masyarakat terdampak dapat pulih secara optimal sekaligus mendukung terwujudnya satuan pendidikan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.
