KEMENKO PMK -- Tim Pengawasan Internal Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar inspeksi terpadu di berbagai sektor pelayanan jemaah haji Indonesia di Makkah, Jumat (31/5/2025).
Tim Kemenko PMK yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 531 Tahun 2025 ini terdiri dari Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi, Asisten Deputi Bina Keagamaan Asep Sunandar, serta Pranata Humas Ahli Madya Danang A. Ichwan. Fokus pengawasan diarahkan pada empat aspek utama: akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan.
Kunjungan lapangan dilakukan ke sektor 2, 6, 9, dan 10 yang merupakan lokasi pemondokan jemaah Indonesia. Secara umum, pelayanan berjalan cukup baik. Keluhan yang muncul tergolong ringan dan telah ditangani secara cepat oleh petugas di lapangan.
Di sektor konsumsi, tim mencermati distribusi makanan dari dapur pusat ke hotel. Distribusi dinilai lancar dengan menu yang disesuaikan dengan selera nusantara. Namun, usulan variasi menu lebih banyak muncul dari jemaah yang memiliki sensitivitas terhadap jenis makanan tertentu.
Pada aspek transportasi, tim bahkan ikut menggunakan bus shalawat dari Masjidil Haram ke Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Makkah bersama jemaah. Proses antrian dan alur mobilisasi berjalan tertib, meski frekuensi keberangkatan bus dinilai masih perlu ditingkatkan.
Layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama. Tim mengunjungi fasilitas kesehatan di sektor 6 dan 9. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan rujukan langsung ke rumah sakit, sehingga sejumlah pos kesehatan Indonesia di hotel tidak bisa lagi beroperasi optimal.
Menanggapi hal ini, tenaga medis seperti dr. Marita menyebutkan bahwa tim kesehatan kini aktif mendatangi kamar jemaah untuk memberikan penanganan awal. Pendekatan ini dinilai lebih responsif, terutama bagi jemaah lansia dan mereka yang mengalami keluhan ringan.
Selain itu, sistem syarikah yang diterapkan otoritas Arab Saudi juga menjadi catatan penting. Sistem ini menyebabkan beberapa kloter jemaah, termasuk keluarga, terpisah dan ditempatkan di hotel berbeda. Petugas Haji Daerah dari DKI Jakarta, Akmal Setia, menyebut hal ini menyulitkan koordinasi pelayanan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sektor 9 Wahyudin Ukoli menjelaskan bahwa konsolidasi data terus dilakukan. Petugas berupaya menata ulang kamar untuk memastikan suami-istri, anak, lansia, dan pendamping dapat tinggal dalam satu hotel. Bagi jemaah yang belum mendapat kamar tetap, disiapkan kamar sementara oleh petugas.
Perhatian terhadap lansia juga menjadi sorotan. Petugas sektor 6, Wiwiek Setyowati, menyatakan bahwa pengecekan rutin dilakukan dari kamar ke kamar untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan para lansia.
Komentar dari jemaah pun turut memperkaya catatan lapangan tim pengawas. Salah satu jemaah asal Bekasi, Ibu Zaenal, menyampaikan kesan positif atas pelaksanaan haji tahun ini.
"Alhamdulillah semua berjalan baik. Kalau pun ada menunggu sedikit lama, itu wajar karena mengurus orang banyak. Yang penting kita sabar dan terus bersyukur," ujarnya saat ditemui di sektor 6.
Seskemenko PMK Imam Machdi menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin ibadah haji yang aman, nyaman, dan inklusif, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas, sejalan dengan tema Haji 2025.
"Secara keseluruhan, layanan berjalan cukup baik. Tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Masukan dari jemaah maupun petugas menjadi bahan evaluasi yang akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama dan lembaga terkait, agar peningkatan layanan bisa dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir," pungkasnya.