Kemenko PMK dan AP-KI Konsolidasikan IDMS sebagai Wahana Konsultasi Penanggulangan Bencana Nasional

KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Aliansi Pembangunan-Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) dan Yayasan Penabulu mengonsolidasikan pengembangan Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) sebagai Wahana Konsultasi Penanggulangan Bencana dan Urusan Kemanusiaan Nasional di Jakarta Pusat, pada Jumat (21/8/2026).

Pengembangan IDMS diarahkan sebagai ruang konsultasi strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta media. Wahana ini diharapkan dapat memperkuat dialog antarpihak sekaligus menghimpun berbagai perspektif, pengalaman, dan kontribusi dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan di Indonesia.

Melalui konsolidasi tersebut, para pemangku kepentingan membangun kesamaan pemahaman mengenai visi, tujuan, fungsi, ruang lingkup, tata kelola, dan arah pengembangan IDMS. Forum juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi agenda prioritas serta menyusun rencana tindak lanjut bersama.

Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menegaskan bahwa penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan ruang bersama yang memungkinkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media untuk berdialog, berbagi pengalaman, serta menyusun agenda dan aksi bersama,” ujar Merry.

Menurutnya, IDMS diharapkan tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi menjadi wahana konsultasi yang mampu menghasilkan gagasan, kesepakatan, dan tindak lanjut konkret.

“IDMS kita dorong bukan sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi menjadi ruang konsultasi yang menghasilkan gagasan, kesepakatan, dan tindak lanjut yang konkret. Dengan kolaborasi yang lebih kuat, kita ingin memastikan upaya penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan di Indonesia semakin terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Keterlibatan berbagai unsur dalam pengembangan IDMS menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penanggulangan bencana yang lebih kolaboratif. Pendekatan pentahelix memungkinkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media berkontribusi sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.

Konsolidasi pengembangan IDMS diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun wahana konsultasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui ruang dialog yang melibatkan berbagai konstituen, IDMS diharapkan mampu memperkuat koordinasi, memperluas jejaring kolaborasi, serta mendorong lahirnya agenda bersama dalam penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan.

Ke depan, Kemenko PMK bersama AP-KI dan para pemangku kepentingan akan terus mendorong penyempurnaan konsep, tata kelola, serta mekanisme kerja IDMS agar dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ketangguhan masyarakat dan tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.

Kontributor Foto:
Reporter: