KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mematangkan rancangan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) PMK tentang Pembentukan Konsorsium Tangguh Bencana. Konsorsium tersebut dirancang sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam mendukung ketangguhan bencana nasional.
Pembahasan rancangan Kepmenko PMK dilaksanakan pada 25 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Rancangan ini disusun untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, filantropi, organisasi internasional, serta berbagai pihak lainnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko PMK, La Ode M. Thalib, mengatakan Konsorsium Tangguh Bencana diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengorkestrasi berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan.
“Konsorsium ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi multipihak yang mampu mengorkestrasi kapasitas, sumber daya, dan keahlian dari berbagai pihak secara terkoordinasi, sehingga dukungan terhadap ketangguhan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan terukur,” ujar La Ode.
Ia menjelaskan, konsorsium dirancang tidak untuk menggantikan forum atau mekanisme yang telah berjalan, melainkan memperkuat sinergi dan menghubungkan berbagai kapasitas yang tersedia dengan kebutuhan penanggulangan bencana.
Konsorsium Tangguh Bencana dirancang sebagai wadah koordinasi, sinergi, kemitraan, dan tata kelola kolaborasi berbasis data. Fokusnya meliputi identifikasi dan pemutakhiran kapasitas dunia usaha, integrasi data dan sumber daya, orkestrasi kapasitas sesuai kebutuhan dan fase bencana, pengukuran kontribusi, serta mobilisasi sumber daya secara cepat dan akuntabel.
Dalam pembahasan tersebut, Kemenko PMK memaparkan rancangan tiga Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Ketangguhan Bencana, Pokja Pendanaan dan Kemitraan, serta Pokja Inovasi dan Teknologi Kebencanaan.
Sejumlah masukan disampaikan peserta untuk menyempurnakan rancangan konsorsium. Masukan antara lain terkait perlunya keseimbangan fokus antara upaya pra-bencana dan pemulihan, penguatan peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelibatan Kementerian/Lembaga dan asosiasi UMKM.
Peserta juga mendorong pendataan praktik baik atau best practices infrastruktur tahan bencana dari sektor usaha. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penerapan infrastruktur tahan bencana oleh Jasa Marga.
Dari aspek tata kelola data, Solusi 247 memberikan masukan mengenai data governance, kejelasan kepemilikan sistem (system ownership), operating model, serta pentingnya pemisahan antara data kapasitas dan data kebutuhan. Peserta juga menyoroti perlunya penajaman objektif utama konsorsium dan efisiensi jumlah Pokja.
Sementara itu, Danantara mengusulkan pelibatan PT Danantara Asset Management dan BP BUMN dalam Pokja Ketangguhan Bencana, khususnya berkaitan dengan regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR.
ForLUPBI turut memberikan masukan agar konsorsium dapat menjalankan fungsi orkestrasi terhadap potensi lintas pihak tanpa mengesampingkan forum maupun asosiasi yang telah ada.
La Ode menegaskan, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan desain kelembagaan konsorsium dapat menjawab kebutuhan penanggulangan bencana sekaligus memiliki tata kelola yang jelas.
“Masukan dari seluruh pihak menjadi bahan penting untuk memastikan konsorsium memiliki objektif yang jelas, tata kelola yang kuat, serta mekanisme kerja yang efektif. Yang terpenting, konsorsium mampu memberikan nilai tambah terhadap ekosistem penanggulangan bencana yang sudah ada,” jelasnya.
Seluruh masukan hasil pembahasan akan didokumentasikan oleh tim Kemenko PMK sebagai bahan penyempurnaan rancangan Permenko/Kepmenko. Draft perbaikan selanjutnya akan dikonsultasikan secara internal bersama Biro Hukum Kemenko PMK.
Setelah proses penyelarasan internal, Kemenko PMK akan melaksanakan rapat lanjutan untuk membahas hasil perbaikan draft sekaligus mematangkan penetapan keanggotaan Pokja secara resmi.
Pembentukan Konsorsium Tangguh Bencana diharapkan dapat memperkuat ekosistem kolaborasi kebencanaan nasional melalui pemanfaatan kapasitas, data, teknologi, pendanaan, dan sumber daya lintas sektor secara terintegrasi.
