KEMENKO PMK — Pemerintah terus memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Video Pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) di Menara Bappenas, Kuningan, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026).
Video pembelajaran ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Program Kemitraan Pemerintah Indonesia–Pemerintah Australia Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (Program SKALA). Kegiatan dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat, dan media.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, dalam sambutannya menegaskan bahwa PUG bukan program tambahan maupun semata-mata isu perempuan, melainkan strategi untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
“Kita perlu mengubah paradigma: dari PUG sebagai kegiatan menjadi PUG sebagai cara kerja pembangunan,” tegas Deputi yang akrab disapa Lisa.
Menurutnya, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga pengawasan dan pelaporan. Keberhasilan PUG tidak hanya diukur dari tersedianya dokumen yang responsif gender dan indikator administratif, tetapi dari sejauh mana kesenjangan gender berkurang serta perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara dan berkeadilan.
Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya memperkuat pelaksanaan PUG agar lebih sistematis, terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam pembangunan nasional maupun daerah.
Lisa menekankan bahwa regulasi perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kesamaan pemahaman para pelaksana pembangunan. Karena itu, Video Pembelajaran PUG diharapkan menjadi instrumen pembelajaran yang mudah diakses dan dapat diterapkan oleh perencana, pengambil kebijakan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Materi video mencakup konsep dan kebijakan PUG, analisis gender dalam pembangunan nasional dan daerah, gender action budget, penyusunan RAD pembangunan kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
“Saya berharap video ini tidak berhenti sebagai ‘video yang ditonton’, tetapi menjadi ‘pengetahuan yang dipraktikkan’ dan dimanfaatkan secara luas,” ujar Lisa.
PUG merupakan agenda bersama. Untuk itu, pelaksanaan PUG membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, akademisi, komunitas, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan perspektif gender diterapkan dalam pembangunan, termasuk membangun budaya dan praktik yang setara. Selain itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Dalam hal ini, Kemenko PMK berperan memperkuat orkestrasi dan sinergi lintas sektor agar kebijakan PUG dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terkoordinasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Peluncuran video pembelajaran ini diharapkan menjadi momentum untuk bergerak dari komitmen menuju implementasi, dari pengetahuan menuju aksi, dan dari koordinasi menuju kolaborasi.
“Mari kita jadikan kesetaraan gender bukan hanya sebagai target pembangunan, tetapi sebagai nilai, prinsip, dan kerangka kerja dalam setiap proses pembangunan,” tutup Lisa.
Peluncuran tersebut turut dihadiri Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota A’yun, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kementerian PPPA Siti Mardiah, Tim Stapleton dari DFAT, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.
