KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, BPOM serta jajaran kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi pemanfaatan olahan ikan sebagai bahan produk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita.
Membuka pertemuan itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang mengapresiasi langkah KKP yang turut berupaya menangani permasalahan stunting melalui pemanfaatan kekayaan sumber daya perairan Indonesia.
“Apresiasi kepada KKP yang telah berupaya memanfaatkan olahan makanan melalui potensi perairan Indonesia. Pertemuan ini merupakan langkah vital bagi kita dalam rangka percepatan penurunan stunting yang masih menjadi isu krusial di negeri ini,” ujar Budiono secara daring, pada Jumat (1/3).
Budiono juga turut mengajak KKP serta kementerian dan lembaga teknis lainnya agar terus meneguhkan komitmen yang kuat untuk bersinergi dan berkontribusi dalam upaya penanganan stunting sehingga dapat menghasilkan strategi dan langkah konkret.
Sementara itu dalam sesi diskusi, Yunita Restu Safitri selaku perwakilan dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa produk olahan PMT harus dibuat dengan perhitungan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh balita.
Di samping itu, Yunita mengatakan pemahaman para orang tua tentang pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) juga masih sangat kurang dan memerlukan perhatian khusus untuk memberikan edukasi teknis yang dilakukan secara berkala.
“Pemahaman keluarga dalam menyiapkan MP ASI masih sangat kurang. Biasanya mereka belum teredukasi MP ASI yang berkualitas, yang mereka tahu yang penting encer dan bisa tertela, bisa masuk banyak. Padahal ada standarnya, tidak asal kenyang tetapi juga bernutrisi,” jelas Yunita.
Menanggapi hal itu, Pakar Perbaikan Gizi Masyarakat Profesor Abdul Razak Thaha mengatakan, pembuatan petunjuk teknis tentang PMT lokal hendaknya tidak hanya ditujukan kepada para petugas kesehatan, tetapi harus ditujukan juga kepada semua pihak, termasuk kepada para orang tua.
Guru Besar yang akrab dipanggil dengan Prof. Atja itu juga menyebut pemberian PMT lokal kepada para orang tua harus dibarengi dengan pemberian edukasi dan informasi mengenai pengolahan MP ASI, baik dari bahan makanan yang bisa diolah hingga kandungan nutrisi yang menyertainya.
“Pemberian PMT lokal jangan terpisah dari pemberian edukasi, tidak hanya memberikan produk olahannya saja, tetapi juga memberikan semua informasi kepada keluarga mengenai bahan serta kandungan gizi di dalamnya,” ujar Atja.
Menutup sesi, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa menyimpulkan, PMT lokal tidak hanya diberikan untuk anak kurang gizi, namun saat ini sudah diperluas untuk anak dengan berat badan yang tidak naik. Pemberian PMT lokal juga harus disertai dengan pemeriksaan ada/tidaknya penyakit penyerta. Selain itu, pemberian PMT pada balita dan ibu hamil harus disertai dengan edukasi keberlanjutan pangan lokalnya.
“Untuk baduta harus memperhatikan pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Intinya PMT lokal dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Jelsi.
Jelsi mengatakan, hasil pembahasan pada rapat tersebut akan dipakai oleh Kementerian Kesehatan sebagai bahan rekomendasi kajian Tim Pakar Pokja Perbaikan Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan yang selanjutnya akan dilaporkan kembali kepada Kemenko PMK dan KKP.
Turut hadir memberikan masukan dan tanggapan dari sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, diantaranya Kantor Staf Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa PDTT, Badan Pangan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
