KEMENKO PMK -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Budiono Subambang menjelaskan, perlu komitmen bersama untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Karena itu, menurut Budiono, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) memerlukan kerjasama dan sinergi yang kuat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia Tahun 2024, di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (23/4/2024).
"Dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat, diperlukan kerjasama dan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga pusat, dan para ahli dalam bidang perkotaan dan kesehatan," ujar Budiono.
Budiono menyampaikan, dalam upaya mewujudkan kabupaten/kota sehat di seluruh Indonesia diperlukan adanya langkah-langkah khusus. Di antaranya yaitu integrasi dan sinkronisasi kebijakan antara kementerian dan lembaga yang terlibat, kolaborasi dengan para ahli dan pakar pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, pendekatan holistik dan inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, serta adanya pendanaan berkelanjutan.
Budiono menyampaikan, kabupaten dan kota sehat sangat erat kaitannya dengan pembangunan manusia yang menentukan sehatnya SDM di daerah. Utamanya, dalam siklus pembangunan manusia aspek-aspek penanganan kesehatan seperti penanganan stunting, kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia menjadi kunci penting dalam pembangunan manusia.
"Dengan bersinergi dan berkolaborasi, saya yakin kita dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dan membawa transformasi nyata dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat di Indonesia," ungkapnya.
KKS (Kabupaten Kota Sehat) adalah suatu kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data Kemenkes, hingga tanggal 22 April 2024 sebanyak 387 kabupaten/kota telah menyelenggarakan KKS. Masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota lagi yang perlu didorong agar segera menyelenggarakan KKS pada tahun 2024 untuk memenuhi target kesehatan.
Terdapat 9 Domain Aksi Kabupaten/Kota Sehat, yaitu:
-Tata kelola perkotaan untuk kesehatan dan kesejahteraan mengurangi kesenjangan kesehatan;
-Pengarusutamaan kesehatan masyarakat dalam semua kebijakan;
-Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
-Mengembangkan lingkungan fisik dan binaan yang mendukung kesehatan dan pola hidup sehat;
-Meningkatkan kualitas dan akses pada layanan kesehatan dan sosial;
-Mengembangkan perencanaan dan program inklusif;
-Meningkatkan kapasitas dan layanan kesehataan untuk menghadapi kedaruratan kesehatan;
-Meningkatkan kesiapsiagaan dan kesiapan;
-Respon kedaruratan kesehatan masyarakat.
National Professional Officer WHO, Fransiska Mardianingsih menyampaikan Pandangan tentang Kab/Kota Sehat (KKS) dalam konteks Global dan regional. KKS menjadi wadah untuk promosi kesehatan. Selain itu, Perlu menambahkan fokus dan support kesehatan diperkotaan “Kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik mental dan sosial, dalam implementasi masih fokus dalam ketiadaan penyakit” ujar Fransiska.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, Ph.D., beliau menekankan bahwa kab/kota sehat tidak hanya ajang prestasi belaka tetapi perubahan apa yang ingin dicapai oleh kab/kota tersebut.
Hal itu juga diperkuat oleh Dr. dr. Anung Sugihantono,M.Kes, “definisi Kab/Kota sehat perlu diperluas dari defisini WHO, tidak hanya sekedar sehat namun juga sejahtera, dan setara” ujar anung.
Dalam rapat juga dibahas mengenai substansi penguatan penyelenggaraan KKS dan masukan dari para ahli. Kemudian, saat ini tengah dirancang RPerpres KKS yang saat ini masih perlu masukan dari berbagai pihak terkait penyusunannya dan pembahasan secara komprehensif.
Sebagai penutup, Jelsi Natalia Marampa - Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan mengungkapkan Sinergisitas dan kolaborasi dapat membawa trasnformasi nyata dalam pelaksanaan kab/kota sehat sehingga seluruh fase dalam etape kehidupan dapat dikawal. Kolaborasi para ahli merupakan kunci untuk inovasi pengembangan Kabupaten/Kota Sehat.
“Perlu adanya rancangan yang berbasis literasi kesehatan untuk menuju Kabupaten/Kota Sehat” tambah jelsi.
Hadir dalam rapat tersebut Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes Anas Ma'ruf, para pakar dan ahli kesehatan, ahli tata kota lingkungan, serta perwakilan dari organisasi non pemerintah World Health Organization (WHO), Forum Nasional Kabupaten/Kota Sehat (Fornas KKS).
