KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif dan berpusat pada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Lilik saat membuka kegiatan Journal Club Kebencanaan bertema Early Warning for All Berbasis People-Centered untuk Sistem Peringatan Dini yang Inklusif, Terintegrasi, dan Berkeadilan Akses, yang diselenggarakan Kemenko PMK bekerja sama dengan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), pada Kamis (25/6/2026).
Menurut Lilik, meningkatnya frekuensi dan dampak bencana dalam beberapa tahun terakhir menuntut penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang didukung oleh sistem peringatan dini yang mampu mendorong aksi cepat sebelum bencana terjadi.
"Kemenko PMK terus mendorong penguatan budaya tangguh bencana, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan tata kelola data kebencanaan melalui program unggulan Kita Tangguh. Forum Journal Club diharapkan menjadi sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik kebencanaan kepada masyarakat secara lebih luas," ujarnya.
Ia menambahkan, sistem peringatan dini tidak cukup hanya menghasilkan informasi, tetapi juga harus mampu mendorong respons yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga risiko bencana dapat diminimalkan.
Journal Club Kebencanaan menghadirkan Ketua Umum Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Prof. Harkunti P. Rahayu, sebagai narasumber dan diikuti peserta dari kementerian dan lembaga, akademisi, praktisi kebencanaan, serta berbagai mitra terkait.
Dalam paparannya, Prof. Harkunti menjelaskan bahwa inisiatif Early Warning for All menempatkan masyarakat sebagai pusat dari sistem peringatan dini yang inklusif, terintegrasi, dan berkeadilan akses. Ia menekankan bahwa efektivitas sistem peringatan dini ditentukan oleh keterhubungan empat pilar utama, yaitu informasi risiko, pemantauan dan deteksi, diseminasi dan komunikasi, serta kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, akses yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh pilar tersebut berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Prof. Harkunti menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini mampu menjangkau kelompok rentan, termasuk masyarakat di wilayah terpencil dan penyandang disabilitas. Penguatan teknologi komunikasi, penyusunan prosedur operasional yang inklusif, serta latihan kesiapsiagaan secara berkala dinilai menjadi faktor penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dari risiko bencana.
Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya memperkuat literasi kebencanaan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pemimpin di tingkat pusat dan daerah. Literasi kebencanaan dinilai menjadi fondasi dalam membangun kepemimpinan yang responsif terhadap peringatan dini serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat saat menghadapi ancaman bencana.
Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana yang bertindak sebagai moderator menyampaikan bahwa forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif dan inklusif.
Melalui penyelenggaraan Journal Club Kebencanaan, Kemenko PMK bersama IABI terus memperkuat kolaborasi multipihak dan literasi kebencanaan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, serta mampu merespons ancaman bencana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
