KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Dampak El Nino Tahun 2026 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kehutanan.
Rapat koordinasi dilaksanakan untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak El Nino tahun 2026, khususnya terkait risiko kekeringan, krisis air bersih, gangguan ketahanan pangan, serta dampak terhadap kesehatan masyarakat dan sektor sosial ekonomi.
Dalam arahannya, Lilik Kurniawan menyampaikan bahwa pembelajaran dari kejadian kekeringan pada periode 2015–2023 menunjukkan bahwa dampak El Nino tidak hanya memengaruhi ketersediaan air, tetapi juga berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Rapat ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan dan prediksi El Nino 2026, mengidentifikasi kesiapsiagaan daerah, serta merumuskan langkah koordinasi lintas sektor guna mengurangi risiko dampak El Nino tahun 2026,” ujar Lilik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, El Nino 2026 telah aktif yang ditandai dengan peningkatan suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur. Kondisi tersebut diperkirakan akan memengaruhi pola curah hujan di Indonesia dan berpotensi menyebabkan kondisi lebih kering di sejumlah wilayah. Puncak musim kemarau diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan beberapa wilayah berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada periode Agustus hingga Oktober 2026.
Dalam pembahasan rapat juga mengemuka pentingnya pemanfaatan sistem peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyusunan langkah kesiapsiagaan, rencana kontinjensi, serta upaya mitigasi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan.
Potensi dampak El Nino terhadap sektor kesehatan, pertanian, dan sumber daya air turut menjadi perhatian. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipasi terus dipersiapkan, antara lain penguatan kapasitas layanan kesehatan, penyampaian informasi mitigasi kepada petani, penyesuaian pola tanam sesuai perkembangan iklim, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian selama musim kemarau.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan menjadi bahan sosialisasi dampak El Nino kepada seluruh kepala daerah yang direncanakan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, serta dampak turunan lainnya akibat El Nino.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Kemenko PMK terus mendorong langkah-langkah antisipatif guna memastikan masyarakat tetap terlindungi serta pelayanan dasar dapat berjalan dengan baik selama periode musim kemarau tahun 2026.
