KEMENKO PMK — Pemerintah terus mengonsolidasikan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan dampak fenomena El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau lebih kering dan panjang dibandingkan kondisi normal. Upaya ini difokuskan untuk memastikan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan pangan, serta menjaga roda sosial-ekonomi tetap berjalan lancar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah memfasilitasi pertemuan luring dan daring dengan seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).
Sejalan dengan arahan antisipasi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan pada periode Juli hingga Desember 2026 umumnya akan berada pada kriteria rendah hingga menengah, yakni pada kisaran 0-300 mm per bulan. Kondisi ini menuntut perhatian bersama dari seluruh elemen dalam memitigasi dampak turunan berupa krisis air bersih dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebagai bentuk mitigasi terpadu mencegah meluasnya karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyiapkan serangkaian langkah komprehensif. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas personel baik secara kuantitas maupun kualitas, pendampingan pemerintah daerah melalui dukungan logistik dan peralatan kebencanaan, pengerahan helikopter untuk patroli dan water bombing, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran baik individu maupun kelompok, serta pemantauan intensif terhadap prediksi cuaca.
Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum turut memastikan kesiapan sumber daya air di berbagai wilayah untuk mengantisipasi kondisi kekeringan. Saat ini, pemerintah telah menyiagakan 240 bendungan, 593 situ dan danau, 1.639 tampungan air baku, dan 10.757 sumur bor. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum terus memantau kondisi tampungan air, kesiapan bendungan, serta menyiapkan pompa dan sarana distribusi air bersih guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Kemenko PMK, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menyatakan bahwa semua pihak harus mengambil langkah antisipatif dan berkolaborasi supaya dapat meminimalisir dampak El Nino, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai dampak yang diakibatkan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah memfasilitasi sosialisasi yang sangat penting terkait dampak dari El Nino ini. Sebagaimana arahan dari Bapak Menko PMK, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tetap memastikan masyarakat aman, terpenuhi kebutuhan air dan pangannya, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan,” ujar Deputi Lilik.
Terkait antisipasi kekeringan, Kemenko PMK mendorong para kepala daerah untuk segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan pada saat kondisi mulai mengering.
“Jika saat ini masih ada hujan, kita perlu mengampanyekan panen air hujan dan mengurangi konsumsi air yang berlebihan. Pemerintah daerah juga harus segera menyosialisasikan dan membuat rencana kontingensi kedaruratan kekeringan, sehingga kita bisa menyiapkan mobil-mobil tangki air, menentukan sumber air yang bisa diambil, lalu mendistribusikannya ke daerah-daerah terdampak,” jelasnya.
Sementara itu, guna menghadapi ancaman karhutla, pemerintah menginstruksikan pemetaan sumber air untuk kebutuhan pembasahan dan pemadaman. Lilik menekankan pentingnya operasi modifikasi cuaca yang direncanakan sejak awal musim untuk mengisi cadangan air dan membasahi lahan gambut sebelum puncak kemarau tiba. Sinergi patroli terpadu perlu dilakukan bersama dengan TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengawasi secara langsung desa-desa yang selama ini masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan.
Agenda sosialisasi dan koordinasi lintas sektor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta turut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, serta diikuti secara luring dan daring oleh gubernur, bupati, dan wali kotadari seluruh Indonesia.
