KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan pentingnya membangun manusia dan budaya Indonesia yang resilien dalam menghadapi dinamika global dan nasional yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito saat mewakili Menko PMK dalam kegiatan pembekalan peserta Musyawarah Nasional (Munas) ke-X LDII yang diselenggarakan di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2026).
Dalam paparannya, Deputi Warsito menyoroti berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya polarisasi dan krisis kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
“Saat ini kita menghadapi disrupsi teknologi yang sangat cepat, di mana sebagian besar pekerjaan dan keterampilan akan berubah dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti ini, kekuatan utama bangsa bukan hanya pada teknologi, tetapi pada kualitas manusia yang mampu beradaptasi dan tetap berpegang pada nilai,” ujar Warsito.
Pada tingkat nasional, Indonesia juga menghadapi tantangan sekaligus peluang melalui bonus demografi, dengan sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Namun, tingginya penetrasi digital yang mencapai lebih dari 210 juta pengguna internet juga membawa risiko berupa penyebaran hoaks, polarisasi sosial, serta degradasi nilai dan budaya.
“Bonus demografi adalah peluang besar menuju Indonesia Emas 2045, tetapi tanpa penguatan karakter dan kohesi sosial, peluang ini justru bisa menjadi risiko. Karena itu, pembangunan SDM tidak cukup hanya mengandalkan aspek ekonomi, tetapi harus diperkuat dengan nilai, karakter, dan daya tahan sosial,” lanjutnya.
Warsito menjelaskan bahwa konsep resiliensi manusia dan budaya mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit lebih kuat dalam menghadapi perubahan. Resiliensi tersebut harus dibangun melalui empat dimensi utama, yaitu karakter, sosial, budaya, dan digital.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan berbagai prioritas pembangunan, seperti penguatan SDM unggul, penguatan karakter berbasis nilai Pancasila, transformasi digital beretika, serta moderasi beragama. Dalam hal ini, Kemenko PMK berperan sebagai orkestrator kebijakan melalui fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas kementerian dan lembaga.
Lebih lanjut, Warsito menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan, termasuk LDII, memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan bangsa. Peran tersebut meliputi penguatan nilai moral dan integritas, peningkatan kohesi sosial, literasi digital, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
“Ormas keagamaan memiliki posisi yang sangat penting sebagai penjaga nilai, penguat solidaritas sosial, sekaligus mitra strategis pemerintah. Melalui peran ini, kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial,” tegasnya.
Sebagai penutup, Warsito menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Dalam menghadapi ketidakpastian global, bangsa yang mampu bertahan dan maju adalah bangsa yang memiliki karakter kuat, budaya kokoh, serta solidaritas sosial yang tinggi.
Sebagai informasi, Musyawarah Nasional (Munas) ke-X LDII ini dihadiri sekitar 900 peserta secara langsung yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPW, dan DPD LDII seluruh Indonesia, serta diikuti secara daring oleh perwakilan daerah lainnya. Acara berlangsung interaktif dengan dimoderatori oleh Prof. Sudarsono, salah satu Ketua DPP LDII.
Kegiatan pembekalan ini diharapkan dapat memperkuat peran LDII dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan resilien, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
