KEMENKO PMK -- Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Tepatnya di Kecamatan Makale dan Makale Selatan. Peristiwa tersebut dipicu oleh hujan berintensitas tinggi pada wilayah dengan kondisi tanah yang tidak stabil pada Sabtu (13/4/2024) pukul 22.30 WITA.
Bencana tersebut menimbun 6 rumah di Kecamatan Makale, dan 1 rumah di Makale Selatan dan menelan 20 korban jiwa. Sebanyak 16 orang ditemukan meninggal dunia di Makale, sedangkan 4 orang lainnya di daerah Makale Selatan.
"Saya tadi sudah meninjau lokasi. Memang lokasi itu sebetulnya menurut saya kurang layak untuk ditempati. Daerah itu memang sangat rawan longsor, di samping rumah yang sudah menjadi korban longsor, ada rumah-rumah yang rawan longsor di sekitarnya akan kita lakukan relokasi."
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mengunjungi lokasi longsor di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (19/4/2024).
Dalam kunjungan dan pengamatannya di lapangan, Muhadjir Effendy menyampaikan, bahwa lokasi terjadinya longsor kurang layak untuk ditempati sebagai pemukiman warga. Menurutnya, daerah yang ditempati tidak aman karena berada di kawasan perbukitan terjal. Sehingga akan dilakukan relokasi pemukiman ke tempat yang lebih aman.
"Saya mohon kesediaannya untuk direlokasi, jadi tempatnya dipindah ke tempat yang lebih aman. Jangan lagi ambil resiko. Nanti akan kita minta warga yang memang tempatnya tidak layak dan rawan bencana longsor itu bisa kita relokasi," jelasnya.
Muhadjir juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengimbau warga supaya segera pindah dari daerah rawan longsor, mengingat, dalam pengecekan yang dilakukan oleh BNPB, masih terdapat retakan yang harus diwaspadai, dan dikhawatirkan dengan musim hujan yang masih sering terjadi akan membahayakan warga.
Kemudian, Muhadjir menjelaskan, untuk lahan relokasi warga terdampak dan warga yang tinggal di tempat rawan tersebut nantinya akan dibicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Saya juga akan bicara dengan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, mudah-mudahan semua lancar," jelasnya.
"Kalau bisa hari ini ada lokasi keputusan dan di mana tempatnya agar ada pembicaraan di Jakarta. Untuk pembiayaan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Mudah-mudahan tidak akan memberatkan kepada warga yang terdampak," imbuh Muhadjir.
Selain itu, Menko PMK menjelaskan, pemerintah akan segera memperbaiki infrastruktur dan akses jalan yang terputus karena longsor, salah satunya adalah jembatan yang menghubungkan 2 kecamatan yang terkena dampak longsor.
"Ini akses satu-satunya yang sangat vital. Ini juga akan segera kita tangani. Sementara akan ada jembatan penghubung, untuk jangka panjang akan dibangun yang permanen dan kuat. Sehingga tidak terjadi lagi seperti sekarang," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Menko PMK juga mengunjungi pengungsian dan melayat ke rumah duka korban meninggal dunia. Dia menyampaikan ucapan duka cita mendalam dari Presiden Joko Widodo untuk para korban terdampak longsor di Tana Toraja.
"Saya menyampaikan pesan dari Bapak Presiden untuk ucapan bela sungkawa. Tentu saja ikut berduka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan kejadian ini ada hikmah yang kita bisa ambil sekaligus yang meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan tempat mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa," jelasnya.
Muhadjir juga mengatakan, untuk para korban terdampak telah diberikan bantuan logistik oleh pemerintah melalui Kemensos, BNPB, dan BPBD. Kemudian anak-anak yang yang ditinggalkan oleh para korban meninggal dunia akan diupayakan dibantu pendidikannya supaya tidak terputus dan tetap bisa menjadi generasi penerus yang akan menajdi pemimpin bangsa.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Sestama BNPB Rustian, Bupati Tana Toraja Theofilis Allorerung, Ketua Penggerak PKK Bupati Tana Toraja Yariana Somalinggi, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli, jajaran pemerintah Provinsi Sulsel, jajaran BNPB, dan jajaran BPBD. (*)
