KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) Asril menekankan pentingnya sinergi seluruh kementerian/lembaga dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya terhadap kesehatan, pendidikan, serta perlindungan masyarakat di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan Asdep Asril dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II Penanganan Dampak Kabut Asap Karhutla pada Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Kemenko PMK, Selasa (15/9/2026).
"Upaya pencegahan dan pemadaman perlu berjalan beriringan dengan penanganan dampak terhadap masyarakat, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal," ujar Asril.
Menurut Asril, sinergi penanganan karhutla perlu diperkuat melalui penguatan data dan informasi serta koordinasi penanganan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditangani secara terpadu.
Rapat koordinasi tingkat Eselon II ini merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada 13 Agustus 2026, dengan agenda memantau perkembangan kondisi kabut asap serta membahas langkah bersama untuk mempercepat penanganan dampak karhutla. Berdasarkan data Sipongi Kemenhut, per September 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tercatat sekitar 72.088,61 hektare.
Sementara itu, berdasarkan data ISPU dari KLH, kualitas udara sejumlah wilayah di Kalimantan berada dalam kategori berbahaya, sedangkan di Sumatra terdapat beberapa wilayah dengan kualitas udara sangat tidak sehat dan tidak sehat. Data Desk Karhutla menunjukkan bahwa pada 11–13 September 2026 terdapat tren penurunan hotspot. Namun, penanganan karhutla tetap perlu diperkuat mengingat masih terdapat titik api dan masih menguatnya fenomena El Nino.
Dari sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan menyampaikan kesiapan layanan kesehatan di wilayah terdampak, termasuk penyiagaan puskesmas dan rumah sakit rujukan serta pemantauan kasus penyakit akibat paparan kabut asap. Sementara itu, sektor pendidikan terus menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan pendidikan siswa serta santri.
Rapat juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Salah satu usulan yang dibahas adalah penyiapan posko serta shelter udara bersih bagi masyarakat yang berisiko tinggi, khususnya di wilayah dengan kualitas udara yang membahayakan.
Sesuai arahan RTM sebelumnya, koordinasi penanganan karhutla maupun dampaknya terhadap masyarakat akan dipusatkan melalui Desk Karhutla di Kemenko Polkam sebagai pusat koordinasi secara terpadu di tingkat nasional. Merespons usulan pembentukan posko penanganan dampak karhutla di daerah, peran BPBD perlu dioptimalkan.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK melalui para Asisten Deputi bersama mitra koordinasinya mendorong penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga agar penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara maksimal, sekaligus memastikan aspek kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat.
Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II Penanganan Dampak Kabut Asap Karhutla dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, BMKG, serta unit kerja terkait di lingkungan Kemenko PMK.
