Menko PMK: 11 Bulan Pascabencana Sumatra, Pemerintah pastikan pemulihan berjalan sesuai rencana

Menko PMK Sugiono Apresiasi Progres Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 96-98 Persen

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengapresiasi berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra di Posko Nasional Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/10/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari para kepala daerah, progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai sekitar 96-98 persen setelah berjalan selama 11 bulan.

"Saya kira 11 bulan yang berjalan ini pemerintah sudah melakukan banyak hal. Pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak regulasi termasuk dukungan anggaran yang menjadi prioritas untuk bisa menyelesaikan situasi yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat," ujar Sugiono.

Menko Sugiono menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

"Saya kira ini kerja keras luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, pemerintah yang dipimpin Bapak Presiden masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan, pemulihan juga terus berlangsung di sektor kesehatan, pendidikan, dan hunian masyarakat. Hampir seluruh fasilitas kesehatan telah kembali berfungsi, sementara enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih perlu dituntaskan. Pembangunan kembali sekolah yang rusak serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap juga masih berjalan.

Menko PMK menegaskan perlunya percepatan pada sejumlah titik yang belum selesai serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Satgas. Langkah ini diperlukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dituntaskan sesuai target dan kebutuhan masyarakat terdampak.

"Memang beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi tetapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," ujarnya.

Selain mempercepat pemulihan, Sugiono mengingatkan pentingnya memasukkan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Perubahan iklim berpotensi memengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah Indonesia sehingga kesiapsiagaan perlu diperkuat untuk mengurangi risiko serta mempercepat penanganan apabila bencana kembali terjadi.

"Oleh karena itu upaya-upaya mitigasi harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya," tegasnya.

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas dan dihadiri para gubernur serta bupati/wali kota dari 55 kabupaten/kota terdampak, bersama perwakilan kementerian/lembaga.

Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan bahwa kunjungan itu merupakan kunjungan perdana Sugiono ke Posko Nasional Satgas PRR. Sugiono menerima pemaparan mengenai perkembangan, kendala, dan kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta berdialog dengan para kepala daerah dari tiga provinsi terdampak.

Tito berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat semakin optimal di bawah kepemimpinan Menko PMK Sugiono.

Kontributor Foto:
Reporter: