Kolaborasi Kemenko PMK dan Pemprov DIY Perkuat Surveilans Berbasis Masyarakat untuk Antisipasi Penyakit Zoonosis

KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Pemerintah Propinisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dan didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelibatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) pada 19–20 November 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mendeteksi serta merespons ancaman penyakit zoonosis yang berpotensi memicu kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pendekatan One Health dan Prinsip "Lapor Cepat, Tepat, dan Aman"

Dalam pembukaan acara, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyampaikan bahwa penguatan surveilans ini mengusung pendekatan One Health, yang mengintegrasikan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

“SBM bukan dibentuk untuk membuat sistem pelaporan baru, melainkan untuk memperkuat jejaring hubungan masyarakat dengan layanan resmi yang sudah ada melalui prinsip Lapor Cepat, Tepat, dan Aman. Forum PRB yang melibatkan lintas sektor perlu dioptimalkan untuk mengenali tanda-tanda awal kejadian yang tidak biasa dan meneruskannya secara cepat ke otoritas berwenang” kata Andre Notohamijoyo.

Pencegahan dan Peran Forum PRB sebagai "Mata dan Telinga" Warga

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, menegaskan pentingnya pergeseran fokus pada prinsip pencegahan dan kesiapsiagaan ketimbang sekadar penanganan pascabencana. “Bencana tidak hanya berbentuk gempa bumi atau banjir, tetapi juga wabah penyakit. Di dalam penanggulangan bencana, pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kejadian,” ujar Agustinus. 

Forum PRB, lanjut Agustinis, memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat serta 'mata dan telinga' dalam mengenali sinyal bahaya kesehatan di lingkungannya. Keberhasilan surveilans berbasis masyarakat tidak hanya diukur dari banyaknya laporan, melainkan dari seberapa cepat informasi tersebut ditindaklanjuti untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Ia mendorong sinergi yang kuat antara BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Puskesmas, Puskeswan, pemerintah kelurahan, hingga komunitas relawan di tingkat lokal.

Meningkatnya Ancaman Zoonosis di DIY

Di dalam penanggulangan bencana, ancaman tidak hanya datang dari bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, tetapi juga bencana non-alam berupa krisis kesehatan dan penyakit menular dari hewan ke manusia (zoonosis).

Berdasarkan data kesehatan di DIY, dua penyakit zoonosis utama yang memerlukan kewaspadaan serius adalah leptospirosis dan antraks. Penyakit leptospirosis erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan, persawahan, genangan air, dan keberadaan vektor tikus. Sepanjang tahun 2025 tercatat 153 kasus dengan 38 kematian. Adapun untuk penyakit antraks di DIY, tercatat 36 kasus pada manusia pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 38 kasus pada tahun 2024..

Tindak Lanjut dan Pembentukan Agen Perubahan

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 5 kabupaten/kota se-DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo) yang terdiri dari unsur OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian/Kesehatan Hewan, Forum PRB, akademisi, serta jejaring relawan.

Sebagai tindak lanjut konkret, para peserta merumuskan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) 30, 60, dan 90 Hari. Rencana kerja ini menjadi panduan pelaksanaan sosialisasi, pemetaan kontak layanan, serta pendampingan di tingkat kelurahan dan komunitas agar pencegahan zoonosis dapat berjalan secara berkelanjutan di seluruh wilayah DIY. 

Kontributor Foto:
Reporter: