Kemenko PMK Perkuat Tata Kelola dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pastikan Layanan PAUDHI Menjangkau Seluruh Anak Usia Dini di Sulawesi Selatan

KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Forum Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Makassar, pada Kamis (12/11/2026).

Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat tata kelola dan koordinasi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini melalui layanan yang terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, Kemenko PMK mendorong agar penyelenggaraan PAUDHI di daerah tidak hanya berfokus pada keberadaan program, tetapi juga memastikan keterhubungan antarlayanan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa PAUDHI merupakan kerangka kerja lintas sektor yang menempatkan anak sebagai pusat pemenuhan kebutuhan, bukan semata-mata program pendidikan.

"Pendekatan holistik mencakup anak sejak dalam kandungan hingga usia enam tahun dan pendukung tumbuh kembang anak (calon ibu, ibu, keluarga dan penyedia layanan) melalui lima bidang layanan, yaitu kesehatan dan gizi, pengasuhan, pendidikan, pelindungan, serta kesejahteraan sosial. Gugus Tugas berperan menghubungkan penyedia layanan agar pemenuhan kebutuhan anak tidak berjalan sendiri-sendiri," tegas Deputi yang akrab disapa Lisa.

Komitmen penguatan PAUDHI tersebut juga ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutan pembukaan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Kerakyatan, Since Erna Lamba, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan PAUDHI, Keputusan Gubernur Nomor 634/VI/Tahun 2024 tentang Penetapan Gugus Tugas PAUDHI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026, serta Keputusan Gubernur Nomor 2161/XII/Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUDHI 2025–2029.

Sejumlah upaya juga telah dilakukan untuk memperkuat layanan bagi ibu dan anak, antara lain pemeriksaan kehamilan minimal enam kali di 24 kabupaten/kota, Gerakan Minum Multiple Micronutrient Supplement (MMS) secara serentak bagi 54.000 ibu hamil yang tercatat dalam rekor MURI, serta penguatan layanan UPTD PPA dan PUSPAGA.
Meski demikian, penguatan kelembagaan dan perencanaan PAUDHI di daerah masih perlu terus didorong. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 20 daerah telah memiliki regulasi PAUDHI dan membentuk Gugus Tugas. Sementara itu, baru 12 daerah yang memiliki RAD PAUDHI dan 12 daerah yang telah merencanakan serta menganggarkan pelaksanaannya.

Gambaran capaian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam forum koordinasi. Erland Triska yang mewakili Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan berbagai tantangan, mulai dari pemerataan akses dan mutu layanan, pelindungan anak, dukungan bagi keluarga rentan, hingga ketersediaan data. Ia juga mengangkat praktik baik Paditungka di Kabupaten Bone yang mengintegrasikan layanan PAUD, kesehatan dan gizi, serta pendampingan orang tua.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenko PMK turut memperkuat arah kebijakan dan mekanisme koordinasi PAUDHI. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kemenko PMK, Jazziray Hartoyo, memaparkan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUDHI 2026–2029 yang memuat 10 sasaran kerja, 20 indikator hasil, serta 37 rencana aksi, yang terdiri atas 35 aksi bidang layanan dan dua aksi tata kelola. Dokumen RAN ini menjadi acuan untuk memperjelas kebutuhan layanan sekaligus pembagian peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penguatan tersebut juga mencakup mekanisme kerja Sub Gugus Tugas melalui rancangan Permenko PMK. Mekanisme ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta menghubungkan unit layanan hingga tingkat desa dan komunitas tanpa harus membentuk struktur baru. Selain itu, Kemenko PMK mengembangkan SISMONEV CERIA sebagai instrumen pemantauan capaian dan kesenjangan layanan PAUDHI.

Di tingkat daerah, penguatan tata kelola perlu diikuti dengan keselarasan perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah menyelaraskan RAD PAUDHI dengan Panduan Perencanaan dan Penganggaran PAUDHI dari Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada 2025, RAN PAUDHI 2026–2029, serta Pedoman Penyelenggaraan PAUDHI dari Kementerian PPN/Bappenas yang direncanakan terbit pada Desember 2026. Keselarasan ketiga acuan tersebut diharapkan memperkuat integrasi PAUDHI dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain penguatan kebijakan dan kelembagaan, keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan layanan benar-benar menjangkau anak. Ketua Pokja Bunda PAUD Sulawesi Selatan, Sri Astuti Thamrin, menekankan pentingnya penjangkauan keluarga melalui Pokja Bunda PAUD, TP-PKK, dan Dasawisma untuk memperkuat edukasi pengasuhan, pemanfaatan Posyandu, serta rujukan keluarga ke berbagai layanan. Ia juga mengusulkan pengembangan Satu Data Anak PAUD dan Gerakan Keluarga Peduli PAUDHI dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi.

Melalui penguatan Gugus Tugas dan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, serta mitra pembangunan, penyelenggaraan PAUDHI diharapkan tidak berhenti pada komitmen dan perencanaan, tetapi diwujudkan melalui layanan yang semakin mudah diakses dan menjangkau seluruh anak. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dan kebutuhan esensialnya sejak usia dini.

Forum koordinasi ini dihadiri anggota Gugus Tugas PAUDHI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024–2026 serta perwakilan 10 kabupaten/kota, yaitu Gowa, Takalar, Maros, Makassar, Pangkep, Barru, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, dan Sidrap.

Kontributor Foto:
Reporter: