KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), khususnya pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan pemuda nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang dipimpin Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK Gatot Hendrarto, di Ruang Rapat Lantai 13 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Asisten Deputi Gatot Hendrarto menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memastikan keterlibatan pemuda secara bermakna dalam berbagai sektor pembangunan.
"Pemuda bukan hanya objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan dan bagian dari kepemimpinan masa depan bangsa. Karena itu, penguatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda menjadi penting untuk terus didorong bersama," ujar Gatot.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi program dan kebijakan terkait partisipasi dan kepemimpinan pemuda tahun 2025, mengidentifikasi isu strategis dan program prioritas tahun 2026, serta merumuskan langkah strategis guna mendukung pencapaian target IPP secara lebih optimal.
Selain itu, Kemenko PMK juga mendorong penguatan mekanisme koordinasi dan pemantauan lintas sektor agar intervensi program berjalan terukur dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan pemuda secara holistik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah pemuda Indonesia mencapai 66,83 juta jiwa atau sekitar 23,50 persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini menjadikan pemuda sebagai modal demografis strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.
Dalam RPJMN 2025–2029, pembangunan pemuda diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) metode baru yang terdiri atas lima domain, yaitu pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusivitas. Secara umum, capaian IPP nasional menunjukkan tren positif. Baseline IPP metode baru tercatat sebesar 60,59 pada 2023, meningkat menjadi 62,88 pada 2024, dan kembali naik menjadi 65,78 pada 2025 atau melampaui target nasional sebesar 65,16.
Meski demikian, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan masih menjadi domain dengan capaian terendah dibandingkan domain lainnya. Pada periode 2020–2024, capaian domain tersebut mengalami fluktuasi dari 43,12 pada 2020, turun menjadi 41,83 pada 2021 akibat pandemi Covid-19, dan meningkat menjadi 48,24 pada 2024.
Domain tersebut mencakup tiga indikator utama, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda aktif dalam organisasi, serta persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial dalam pekerjaan. Dari ketiga indikator tersebut, indikator persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial masih berada di bawah target nasional.
Gatot menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bukan untuk mengevaluasi kementerian dan lembaga, melainkan membangun kesamaan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung peningkatan IPP melalui program-program yang inklusif terhadap pemuda.
"Kami memahami bahwa program kementerian dan lembaga tidak semuanya secara khusus ditujukan untuk pemuda, tetapi banyak yang bersifat inklusif dan melibatkan pemuda. Karena itu kami mendorong agar seluruh program yang relevan dapat dipetakan dan disinkronkan bersama," ujarnya.
Rapat juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Perwakilan PJ Tim Kerja Pemberdayaan dan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri menyampaikan perlunya strategi optimalisasi kebijakan kepemimpinan pemuda melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas pemuda, penguatan partisipasi pemuda, serta penguatan ekosistem kepemimpinan.
Sementara itu, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pembangunan pemuda dalam IPP metode baru ditinjau melalui tiga lapisan utama, yakni penguatan individu pemuda, penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Hendro Wicaksono menyampaikan bahwa domain partisipasi dan kepemimpinan masih menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan pemuda nasional.
"Pemuda bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek kepemimpinan masa depan," ujarnya.
Rapat koordinasi dihadiri perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga turut menyampaikan program, kegiatan, serta usulan yang berkaitan dengan penguatan IPP khususnya pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda. Kemenko PMK juga mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memetakan kembali program-program yang relevan guna memperkuat sinkronisasi kebijakan dan intervensi lintas sektor dalam mendukung pencapaian target IPP Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, kementerian dan lembaga diminta melengkapi matriks evaluasi dan sinkronisasi program yang telah disiapkan Kemenko PMK. Matriks tersebut memuat usulan program dan kegiatan yang mendukung penguatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda, termasuk kemungkinan penyesuaian maupun penambahan program dalam proses penyusunan kebijakan ke depan.
