KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono menjalin kerja sama pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung upaya peningkatan pembangunan manusia di wilayah tersebut.
Deputi Nunung mengatakan, ketepatan sasaran data menjadi kunci penting dalam mendukung upaya peningkatan tersebut. Terlebih, data P3KE tidak hanya berperan dalam mengidentifikasi dan menjangkau lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi juga menjadi landasan penting untuk merancang program-program perlindungan sosial yang menyeluruh.
"Dengan memiliki data yang akurat dan terpadu melalui P3KE, pemerintah Otorita IKN dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,” ujar Nunung dalam sesi gelar wicara dengan tema “Pembangunan Manusia Ibu Kota Nusantara” yang dilakukan bersamaan dengan sesi penandatanganan kerja sama di Nusantara Ballroom, Hotel Astara Balikpapan, pada Selasa (7/5).
Nunung menambahkan, dengan struktur dan kapasitas penduduk IKN yang dibatasi sejumlah dua juta orang, diharapkan IKN dapat menjadi inkubator kebijakan, terutama dalam menyusun kebijakan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Nunung juga menegaskan, pembangunan manusia harus direncanakan dengan baik dengan integrasi data antar sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, sangat diperlukan untuk memahami secara menyeluruh kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sementara dalam sambutannya, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, meskipun pembangunan IKN belum rampung sepenuhnya, namun wilayah itu disebut sudah berhasil mengangkat perekonomian Kalimantan Timur hingga 6,22 persen.
"Luar biasa. Ini (IKN Nusantara) belum jadi sudah seperti itu, mudah-mudahan nanti sesuai rencana induk yang kita punya, 2035 akan nol kemiskinan," kata Alimuddin.
Alimuddin menegaskan, pembangunan di IKN tidak hanya sekedar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun manusianya. Salah satu isu yang penting adalah mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah stunting. Alimuddin menyatakan, pengentasan stunting hingga kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, namun terdapat faktor pola hidup dan kebiasaan dari warga di sekitar IKN yang belum terbuka dan siap bersaing dengan pendatang nantinya.
Oleh sebab itu, lanjut Alimuddin, penandatanganan kerja sama antara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK dan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN tentang pemanfaatan data P3KE akan mendukung pembangunan manusia di IKN, khususnya pengentasan kemiskinan dan stunting. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai basis ‘One Map, One Data’ yang sedang disiapkan oleh Otorita IKN.
Kesepakatan bersama usai seminar juga terjalin sebagai bentuk rekomendasi kebijakan, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan penggunaan data untuk menyusun perencanaan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.
Seminar tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber lain, diantaranya Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK Katiman, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Adyawarman, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito, dan Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Muhsin Palinrungi.
Selain itu, hadir juga dalam agenda itu perwakilan dari Badan Perencanaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, serta Camat wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara.
