Jakarta (19/8) -- Deputi Koordinasi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS mewakili Indonesia hadir dalam acara The Special Online Meeting of the Asean Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE), Rabu (19/8).
Selain Dody, perwakilan Indonesia lainnya yang hadir yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, pejabat eselon 1 Kemendes PDTT dan juga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Pada acara special online meeting yang digelar dengan tema "Reducing Poverty and Building Resilience: Towards Covid-19 Recovery" itu, Mendes PDTT mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap pemilihan tema yang dinilai tepat.
Pasalnya, kondisi pandemi saat ini telah memengaruhi daerah pedesaan dan semakin membebani masyarakat pedesaan. Pandemi Covid-19 juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.
"Untuk memitigasi dampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi," ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka dengan tingkat rumah tangga miskin serta bekerja di sektor informal.
Dana jaring pengaman sosial dialokasikan melalui beberapa program seperti program bantuan keuangan nontunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja, listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa, dan bantuan tunai tanpa syarat.
Selain menyiapkan jaring pengaman sosial, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai desa. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin di pedesaan. Padat karya tunai ini sangat mendukung ekonomi produktif desa yang bertujuan untuk menjaga pendapatan masyarakat desa dan mendukung aktifitas produksi pangan untuk ketahanan pangan di masa pandemi ini.
"Saat ini kita sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan USD 47,95 miliar untuk mendukung program nasional di semua sektor. Program tersebut terdiri dari enam sektor utama, yaitu: kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha serta lain-lain. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan," Jelas Halim
Selanjutnya, Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian / lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap Covid-19.
"Saat ini kami sedang berpacu dengan waktu untuk menemukan obat dan cara yang efisien untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Meskipun demikian, pembangunan pedesaan harus terus berjalan dan kami harus membantu mereka yang kurang beruntung karena situasi ini untuk keluar dari kemiskinan," tegasnya.
Selama masa sulit ini, Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa berbagai badan sektoral di ASEAN harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Peran Pertemuan Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication dalam mengatasi tantangan ini sangat penting dan harus menjadi salah satu badan sektoral yang dengan cepat menanggapi tantangan ini.
"Oleh karena itu, saya sangat senang kami dapat membahas masalah ini melalui pertemuan virtual ini. Komitmen kita harus tetap teguh untuk mengawal pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan menuju pemulihan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah " tuturnya.
Sebagai kesimpulan, tahun mendatang sangat penting bagi badan sektoral Senior Official Meetings on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi guna mengatasi tantangan masa depan sejalan dengan prinsip fundamental dalam mengembangkan Komunitas ASEAN yang berpusat pada rakyat dan kebijakan _no one left behind_.
