KEMENKO PMK – Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah kegiatan fisik yang dilaksanakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai sektor. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kemenko PMK di Gedung PPI, Kamis (31/7), dipimpin oleh Plh. Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan progres pembangunan rumah sebanyak 52 unit. Satu unit telah rampung 100 persen, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan. Rinciannya, tiga unit mencapai progres 90 persen, tiga unit 60 persen, dua unit 40 persen, dan 43 unit masih pada tahap pondasi.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mencatat pembukaan lahan jalan telah mencapai 7,70 km dari total target. Sisa 2,6 km masih dalam tahap persiapan.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga telah menyelesaikan pengeboran satu titik sumur bor di Desa Bugalima dan memasuki tahap administrasi. Dua titik lainnya di Desa Ilepati belum ditemukan sumber air dan akan dilakukan survei lanjutan oleh BPBD. Jika tidak ditemukan, akan dilakukan optimalisasi dari sumber eksisting.
Kementerian Sosial tengah menangani proyek perpipaan yang sempat terkendala akibat aktivitas warga yang harus bertani dan tingginya curah hujan. Untuk mengatasi hal ini, waktu pelaksanaan proyek ditambah.
Sementara itu, PLN melaporkan bahwa normalisasi kelistrikan dan bantuan listrik gratis telah rampung 100 persen. Penerangan Jalan Umum (PJU) juga telah selesai dan menunggu proses serah terima.
Pemetaan tapal batas desa juga tengah dilakukan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Dari total 229 desa/kelurahan, baru 21 yang batas wilayahnya telah ditetapkan.
"Penyelesaian tapal batas menjadi kunci untuk menjaga harmoni antarwilayah dan mencegah konflik sosial di masa mendatang," ujar Andre.
Pemerintah memastikan seluruh program berjalan sesuai target dengan prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan.
