KEMENKO PMK- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan dukungan penuh terhadap dimulainya proyek “Penguatan Partisipasi Publik Masyarakat Sipil dan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Untuk Masa Depan yang Adil dan Lestari”. Proyek ini diprakarsai oleh UNDP Indonesia bersama mitra utama, termasuk Komnas Perempuan dan Kementerian Hak Asasi Manusia.
Plh. Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan.
“Inisiatif ini sangat relevan dengan upaya kita dalam memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan partisipasi kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat sipil dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,”ujar Andre.
Ia menegaskan pentingnya peran strategis organisasi masyarakat sipil dan Perempuan Pembela HAM dan Lingkungan Hidup (PPHAM-LH) dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan sosial, namun tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang mereka hadapi.
“Laporan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kekerasan yang dialami oleh para pembela HAM perempuan. Ini menegaskan pentingnya kerja kolaboratif untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun lokal,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemenko PMK mendorong revitalisasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) agar tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga berfungsi strategis dalam pencegahan kekerasan dan advokasi kebijakan.
“Kami melihat SNPK bukan hanya sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan kekerasan dan penguatan respon kelembagaan yang terpadu dan akuntabel,” jelas Andre.
Kemenko PMK juga menyambut baik integrasi mekanisme penyelesaian keluhan (Grievance Redress Mechanism) sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis HAM yang inklusif dan responsif.
“Semoga Kick-Off Meeting hari ini menghasilkan pemahaman bersama, komitmen kuat, dan langkah strategis yang nyata untuk menciptakan ruang sipil yang tangguh, aman, dan adil bagi semua,”tutup Andre.
Sementara itu, Siprianus Bate Soro, Team Leader Risk, Resilience, and Governance Unit UNDP Indonesia, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari program global UNDP yang tidak hanya dijalankan di Indonesia.
“Program ini dibuka karena masih ada ruang seluas-luasnya untuk memperkuat partisipasi publik dalam memajukan bangsa kita. Melalui program ini, UNDP bersama masyarakat sipil dan pemerintah berupaya mewujudkan kehidupan yang lebih inklusif, berkeadilan lingkungan, dan berkesetaraan gender,”jelas Siprianus.
Ia menambahkan bahwa UNDP menyambut baik partisipasi seluruh pihak dalam proyek ini, serta menegaskan peran UNDP sebagai fasilitator dan pendukung.
“Melalui program ini kita bisa bersama-sama mengoptimalisasi manfaatnya. Fungsi UNDP adalah mensupport dan memfasilitasi, serta bekerja bersama agar program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa,” lanjutnya.
Siprianus berharap proyek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM di Indonesia dan memperkuat sinergi lintas sektor.
“Ini adalah momentum untuk sinergi dan kolaborasi demi keberlanjutan, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan di Indonesia,” pungkasnya.
Kick-Off Meeting ini diselenggarakan oleh UNDP pada Kamis (24/7/2025) di Hotel Mercure Jakarta, dan turut dihadiri oleh Ibu Sofia Alatas dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Maria Ulfah Anshor dari Komnas Perempuan, serta perwakilan kementerian/lembaga, organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan lainnya
