Jakarta — Komunitas Peduli Ciliwung-Cikeas (KP2C) melakukan audiensi kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (26/6). Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan langsung berbagai inisiatif dan capaian KP2C dalam mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat untuk mitigasi banjir di wilayah Bogor dan Bekasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, perwakilan KP2C menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir, termasuk melalui pemanfaatan teknologi sederhana, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan media lokal. Sistem ini telah menjangkau lebih dari 32.000 warga dan aktif memberikan informasi terkini terkait potensi banjir melalui WhatsApp, Telegram, dan SMS.
Puarman, Ketua KP2C menyampaikan bahwa sistem tersebut dikembangkan secara swadaya dan terus diperkuat sejak tahun 2016, dengan tujuan menciptakan rasa aman dan meningkatkan ketahanan masyarakat di kawasan rawan banjir. "Kami ingin masyarakat tidak lagi panik ketika hujan deras, karena mereka sudah tahu kondisi sungai secara real-time," ujarnya.
Salah satu inovasi utama KP2C adalah pemasangan CCTV pemantau ketinggian air di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cikeas, yang dikombinasikan dengan sistem peringatan berbasis waktu: informasi dikirim setiap 1 jam dalam kondisi normal, 30 menit saat siaga 2, dan setiap 15 menit saat siaga 1.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, memberikan apresiasi terhadap komitmen dan kerja keras KP2C dalam membangun sistem informasi bencana yang partisipatif dan inklusif. Ia menyebut bahwa sistem yang dibangun KP2C berpotensi menjadi role model nasional dalam mitigasi banjir berbasis komunitas.
“Apa yang dilakukan KP2C merupakan contoh nyata kekuatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Kami akan mendorong pemerintah daerah di hulu Sungai Ciliwung dan Cikeas agar mendukung penuh upaya ini, termasuk menyediakan lahan dan menjalankan peran masing-masing. Sistem ini harus dikembangkan lebih luas,” tegas Deputi Lilik.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah merupakan syarat mutlak dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana.
Lebih lanjut, Deputi Lilik menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah mengakomodasi upaya normalisasi sungai dalam kebijakan strategis nasional. “Dalam Instruksi Presiden (Inpres), kita juga mengakomodir tiga sungai yaitu Cilengsi, Cikeas, dan Ciliwung untuk dilakukan normalisasi sebagai bagian dari pengurangan risiko banjir secara menyeluruh,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, KP2C juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan untuk penguatan sistem, serta membuka ruang replikasi di wilayah lain. KP2C menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman dan mendampingi komunitas-komunitas lain dalam membangun sistem peringatan dini yang serupa.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana yang lebih baik, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi warga.
