KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat jejaring pengawasan internal pemerintah yang adaptif dan berorientasi pada hasil melalui pengawasan strategis kolaboratif antar-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja dan diskusi pembahasan protokol kolaborasi bersama Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor BNPB Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat Kemenko PMK menyoroti kebutuhan mendesak akan pengawasan terpadu terhadap isu-isu strategis lintas sektor, khususnya pada kebijakan dan program penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Efektivitas pelaksanaan kebijakan dinilai tidak hanya bergantung pada kinerja masing-masing instansi, tetapi juga pada keterpaduan koordinasi dan kejelasan peran.
“Kami mendorong penguatan pengawasan strategis kolaboratif yang didukung dengan protokol kolaborasi antar-APIP untuk memperjelas mekanisme koordinasi, pertukaran data, penyelarasan fokus pengawasan, pembagian peran, serta komunikasi hasil pengawasan terhadap isu strategis lintas instansi,” ujar Inspektur Kemenko PMK Henry Marvin.
Gagasan tersebut disambut positif oleh jajaran pengawasan internal BNPB. Dukungan ini mempertegas kesamaan pemahaman bahwa pengawasan terhadap kebijakan lintas sektor memerlukan kerja sama yang terstruktur, efektif, dan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing institusi.
“Kolaborasi ini membuka ruang pemanfaatan data dan informasi pengawasan secara lebih terpadu, khususnya dalam mengidentifikasi risiko, kendala pelaksanaan, serta isu yang memerlukan perhatian bersama. Dengan demikian, hasil pengawasan dapat memberikan informasi yang lebih utuh dan relevan bagi pimpinan,” ungkap Plt. Inspektur Utama BNPB Saeful Alam.
Melalui sinergi berkelanjutan tersebut, Inspektorat Kemenko PMK berharap integrasi pengawasan internal ini mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan efektivitas tata kelola serta pelaksanaan kebijakan pemerintah secara nasional.
Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut Inspektur II BNPB Agus Hardja Santana, beserta jajaran auditor dan unit pengawasan internal dari kedua instansi.
